Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Analisis Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS

Konteks Historis dan Kebijakan

1. Latar Belakang Dana BOS
   Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah menjadi instrumen penting sejak 2005 untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah. Permendikbudristek No. 63/2022 adalah penyempurnaan dari regulasi sebelumnya (Permendikbud No. 8/2020) untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan satuan pendidikan, tuntutan transparansi, serta kebijakan Merdeka Belajar Kemdikbudristek.

2. Integrasi dengan Kebijakan Merdeka Belajar
   Regulasi ini sejalan dengan semangat otonomi satuan pendidikan dalam Program Merdeka Belajar, terutama Kebijakan Merdeka Berubah yang memberi fleksibilitas penggunaan dana BOS untuk inovasi pembelajaran, pengembangan guru, dan sarana prasarana.

3. Respons atas Masalah Pengelolaan Dana BOS
   Muncul sebagai respons atas temuan BPK dan Inspektorat Jenderal terkait penyimpangan dana BOS di beberapa daerah, seperti alokasi tidak tepat sasaran dan lemahnya akuntabilitas. Permendikbudristek ini memperkuat aspek pengawasan dan sanksi untuk meminimalisir fraud.

Poin Kunci yang Perlu Diketahui

1. Fleksibilitas Penggunaan Dana

   • Dana BOS boleh digunakan untuk pembayaran honor guru non-PNS (maksimal 50% total dana), selama memenuhi syarat (misal: guru yang belum mendapat tunjangan sertifikasi).
   • Diperbolehkan untuk pembiayaan kegiatan kesiswaan, asesmen kompetensi, dan program digitalisasi sekolah (e.g., platform Merdeka Mengajar).

2. Digitalisasi Pelaporan
   Sekolah wajib menggunakan platform digital (e.g., BOS Kemdikbud atau aplikasi berbasis web) untuk pelaporan realisasi anggaran, mengurangi manipulasi data dan mempermudah audit.

3. Akuntabilitas Publik
   Satuan pendidikan wajib mengunggah laporan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah dan platform daring yang terbuka untuk masyarakat (prinsip open budgeting).

4. Alokasi Berbasis Kebutuhan
   Besaran dana BOS tidak lagi seragam, tetapi mempertimbangkan indeks kemahalan wilayah, jumlah siswa, dan tingkat kerentanan sosial-ekonomi daerah.

Informasi Tambahan yang Relevan

1. Kritik dari Pemangku Kepentingan
   Sejumlah organisasi guru (e.g., PGRI) mengkritik batasan 50% untuk honor guru non-PNS, terutama di daerah terpencil yang menggantungkan dana BOS untuk menggaji guru honorer.

2. Tautan dengan Dana BOS Madrasah
   Meski Permendikbudristek ini berlaku untuk satuan pendidikan di bawah Kemdikbudristek, Kemenag menerbitkan Juknis terpisah untuk BOS Madrasah (No. 28/2022) dengan prinsip serupa namun penyesuaian konteks keagamaan.

3. Peran Pemerintah Daerah
   Pemda wajib memastikan sekolah di wilayahnya mematuhi Juknis ini. Jika terjadi pelanggaran, Pemda dapat menghentikan sementara aliran dana BOS hingga masalah diperbaiki.

4. Efek pada Program Sekolah Penggerak
   Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan mendapat prioritas alokasi tambahan dana BOS untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.

Rekomendasi Strategis

• Satuan pendidikan perlu meningkatkan kapasitas bendahara BOS melalui pelatihan administrasi keuangan berbasis aplikasi.
• Masyarakat dan komite sekolah harus aktif memantau penggunaan dana melalui mekanisme pengaduan online Kemdikbudristek jika menemukan indikasi penyimpangan.

Permendikbudristek No. 63/2022 mencerminkan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana pendidikan, meski tantangan implementasi di lapangan (e.g., kesenjangan digital) masih perlu diantisipasi.