Analisis Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Dana BOS
1. Konteks Historis Dana BOS
- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diluncurkan pertama kali pada 2005 sebagai bentuk komitmen pemerintah meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui pendanaan langsung ke satuan pendidikan.
- Regulasi ini mengalami berbagai perubahan seiring waktu, termasuk integrasi dana BOS untuk PAUD (2016) dan penyesuaian besaran alokasi dana (misalnya, kenaikan signifikan pada 2020–2022 untuk mitigasi dampak pandemi COVID-19).
2. Alasan Perubahan Permendikbudristek No. 63/2022
- Respons Terhadap Tantangan Pasca-Pandemi: Perubahan ini mungkin merespons kebutuhan adaptasi sistem pendidikan pasca-pandemi, seperti fleksibilitas penggunaan dana untuk pemulihan pembelajaran (learning loss), infrastruktur digital, atau kesehatan lingkungan sekolah.
- Optimalisasi Transparansi: Permendikbudristek No. 63/2023 kemungkinan memperkuat aspek akuntabilitas, seperti pelaporan digital melalui platform seperti ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) atau integrasi dengan sistem SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) untuk mencegah penyimpangan.
3. Dampak Restrukturisasi Kementerian
- Sejak 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Perubahan ini memengaruhi pendekatan regulasi, termasuk penekanan pada pemanfaatan dana BOS untuk inovasi, teknologi pendidikan, atau program riset sederhana di tingkat sekolah.
4. Sorotan Kebijakan Terkini
- Prioritas Merdeka Belajar: Perubahan ini selaras dengan agenda Merdeka Belajar untuk memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam mengelola dana sesuai kebutuhan lokal, seperti pembiayaan proyek penguatan profil Pelajar Pancasila (P5).
- Kesetaraan Akses: Diperkirakan ada penyesuaian alokasi dana BOS untuk sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) atau penyandang disabilitas, sejalan dengan semangat Inklusi dan SDGs Pendidikan.
5. Potensi Isu Implementasi
- Kompleksitas Pelaporan: Perubahan teknis mungkin meningkatkan beban administrasi sekolah jika tidak disertai pelatihan memadai bagi operator sekolah.
- Risiko Penyerapan Dana: Masalah lambatnya penyaluran dana BOS ke daerah kerap terjadi akibat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang perlu diantisipasi dengan mekanisme evaluasi lebih ketat.
6. Link dengan Regulasi Lain
- Perubahan ini terkait dengan Permendikbudristek No. 6/2023 tentang Standar Satuan Pendidikan dan Rencana Strategis Kemendikbudristek 2020–2024 untuk peningkatan kualitas guru dan infrastruktur.
Rekomendasi untuk Stakeholder:
- Sekolah perlu aktif mempelajari perubahan teknis (misalnya, mekanisme pembelian barang/jasa atau penggunaan dana untuk program khusus) melalui sosialisasi dari dinas pendidikan setempat.
- Masyarakat sipil dan orang tua dapat memanfaatkan platform seperti Sekolah Kita Kemendikbud untuk memantau transparansi penggunaan dana BOS.
Permendikbudristek No. 63/2023 mencerminkan upaya dinamis pemerintah menyesuaikan kebijakan dana BOS dengan kebutuhan aktual pendidikan nasional, meski implementasinya perlu diawasi secara partisipatif.