Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Berikut analisis mendalam mengenai Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, dilengkapi konteks historis dan informasi tambahan yang relevan:

Konteks Historis

1. Desentralisasi dan Kesenjangan Pelayanan Kesehatan
   Peraturan ini muncul sebagai respons atas desentralisasi pemerintahan pasca-Reformasi 1998. Dengan kewenangan otonomi daerah, kualitas layanan kesehatan di Indonesia menjadi sangat bervariasi. SPM hadir untuk menjamin hak dasar masyarakat di seluruh daerah, terlepas dari kemampuan anggaran daerah.

2. Integrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
   SPM 2016 diselaraskan dengan implementasi JKN (BPJS Kesehatan) yang dimulai pada 2014. Tujuannya memastikan layanan dasar kesehatan terjangkau dan merata, sesuai mandat UU No. 40/2004 tentang SJSN.

3. Perubahan Regulasi Sebelumnya
   SPM Kesehatan sebelumnya diatur dalam Permenkes No. 741/Menkes/PER/VII/2008. Perubahan pada 2016 dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan kesehatan masyarakat dan perkembangan sistem kesehatan nasional.

Poin Kritis dalam Permenkes 43/2016

1. 12 Indikator SPM Bidang Kesehatan
   Meliputi layanan ibu hamil, neonatal, imunisasi, penanganan penyakit menular, kesehatan jiwa, dan surveilans epidemiologi. Contoh konkret:

   • Setiap puskesmas wajib memberikan pelayanan antenatal care (ANC) minimal 4 kali selama kehamilan.
   • Cakupan imunisasi dasar lengkap harus mencapai ≥90% di semua kabupaten/kota.

2. Pembagian Tanggung Jawab

   • Pemerintah Pusat: Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).
   • Pemerintah Daerah: Melaksanakan dan mengalokasikan anggaran sesuai SPM.
   • Fasilitas Kesehatan: Memastikan ketersediaan sumber daya (SDM, obat, alat).

3. Sanksi bagi Daerah yang Tidak Memenuhi SPM
   Daerah yang gagal memenuhi SPM dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pembatasan alokasi dana transfer kesehatan dari pusat (DAK Bidang Kesehatan).

Tantangan Implementasi

1. Ketimpangan Kapasitas Daerah
   Daerah terpencil dan kepulauan sering kesulitan memenuhi SPM akibat keterbatasan infrastruktur dan tenaga kesehatan.
   Contoh: Pada 2018, 35% puskesmas di Papua belum memiliki dokter tetap.

2. Anggaran Tidak Memadai
   Laporan BPK (2017) menemukan 60% kabupaten/kota tidak mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai amanat UU (minimal 10% APBD).

3. Perubahan Regulasi
   Permenkes ini telah dicabut dan digantikan oleh Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang SPM Kesehatan. Perubahan mencakup penambahan indikator layanan kesehatan gigi dan revaksi imunisasi.

Dampak Strategis

1. Peningkatan Akses Layanan Dasar
   Data Kemenkes (2019) menunjukkan cakupan imunisasi dasar meningkat dari 82% (2015) menjadi 92% (2019) pasca-implementasi SPM.

2. Pemicu Inovasi Daerah
   Beberapa daerah mengembangkan program tambahan di atas SPM, seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang melampaui standar nasional.

3. Landasan Hukum Gugatan Warga
   Masyarakat dapat menggunakan SPM sebagai dasar menggugat pemerintah daerah melalui mekanisme judicial review atau pengaduan ke Ombudsman jika layanan tidak terpenuhi.

Rekomendasi untuk Stakeholder

• Bagi Pemerintah Daerah: Integrasikan SPM ke dalam RPJMD dan lakukan pemetaan kebutuhan spesifik wilayah.
• Bagi Tenaga Kesehatan: Manfaatkan platform digital (e.g., SIKDA Generik) untuk monitoring capaian SPM.
• Bagi Masyarakat: Gunakan mekanisme community scorecard untuk memantau akuntabilitas layanan kesehatan di daerah.

Permenkes ini mencerminkan upaya sistematis pemerintah menyeimbangkan otonomi daerah dengan standar nasional, meskipun tantangan implementasi masih perlu diatasi melalui sinergi pusat-daerah dan partisipasi aktif masyarakat.