Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Berikut analisis mendalam terhadap Permenkes No. 4 Tahun 2019 beserta konteks historis dan informasi tambahan yang relevan:

Konteks Historis

1. Latar Belakang Kebijakan SPM Bidang Kesehatan

   • Permenkes ini merupakan turunan dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
   • SPM di sektor kesehatan bertujuan menjamin kesetaraan akses dan mutu layanan kesehatan dasar di seluruh Indonesia, terutama pasca-desentralisasi yang seringkali menimbulkan disparitas antar-daerah.

2. Integrasi dengan Program JKN-KIS

   • Permenkes ini sejalan dengan upaya memperkuat sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS). Standar teknis ini dirancang untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan tingkat dasar (seperti Puskesmas) mampu memberikan layanan yang memadai bagi peserta BPJS Kesehatan.

3. Respons atas Isu Kesehatan Global

   • Muncul sebagai respons terhadap tekanan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya tujuan ke-3 (Kesehatan dan Kesejahteraan), serta kebutuhan memperkuat sistem kesehatan primer pasca-pengalaman wabah seperti HIV/AIDS dan stunting.

Poin Krusial dalam Permenkes No. 4/2019

1. Ruang Lingkup Pelayanan Dasar

   • Meliputi 6 jenis layanan wajib Puskesmas: promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA, gizi, pencegahan penyakit, dan pengobatan dasar.
   • Standar teknis mencakup ketersediaan sumber daya (SDM, alat, obat), prosedur operasional, dan sistem pencatatan elektronik terintegrasi.

2. Indikator Mutu yang Diatur

   • Contoh:
     • Cakupan imunisasi dasar lengkap ≥90% pada bayi.
     • Penanganan balita gizi buruk dalam waktu ≤48 jam.
     • Rasio tenaga kesehatan (1 dokter umum per 2.500 penduduk).

3. Sanksi bagi Daerah

   • Pemda yang tidak memenuhi SPM kesehatan dapat dikenai sanksi administratif oleh Kementerian Dalam Negeri, termasuk pembatasan/pengurangan transfer dana DAU/DAK.

Dinamika Pencabutan

• Permenkes No. 4/2019 tidak berlaku sejak terbitnya Permenkes No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Teknis SPM Kesehatan.
• Perubahan utama pada Permenkes 3/2020:
  • Penambahan indikator layanan untuk penanganan darurat bencana dan pandemi (belajar dari pengalaman COVID-19).
  • Integrasi teknologi e-health dan telemedicine dalam standar pelayanan.
  • Penegasan peran swasta dan lembaga filantropi dalam mendukung SPM kesehatan.

Implikasi Praktis

1. Bagi Pemda:

   • Wajib mengalokasikan APBD sesuai kebutuhan teknis SPM dan melaporkan capaiannya melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS).
   • Jika terjadi kelalaian, dapat menjadi dasar gugatan wajib pemerintahan (state liability) oleh masyarakat.

2. Bagi Tenaga Kesehatan:

   • Standar ini menjadi acuan dalam malpraktik medis. Misalnya, kegagalan memenuhi standar waktu penanganan gizi buruk dapat dianggap sebagai kelalaian.

3. Bagi Masyarakat:

   • Masyarakat berhak menuntut pemda melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika layanan kesehatan dasar tidak sesuai SPM.

Catatan Penting

• Meski sudah dicabut, Permenkes No. 4/2019 tetap relevan sebagai dokumen referensi historis untuk melacak perkembangan kebijakan kesehatan Indonesia.
• Penerapan SPM kesehatan masih menghadapi tantangan, terutama di daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur dan SDM.

Disarankan untuk selalu merujuk pada Permenkes No. 3/2020 sebagai regulasi terkini, sambil mempertimbangkan potensi revisi seiring dengan Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) yang sedang dibahas DPR.