Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018 menetapkan tunjangan kinerja bulanan bagi pegawai TNI (prajurit, PNS, dan pegawai lain) yang memiliki jabatan tetap, berdasarkan penilaian reformasi birokrasi dan capaian kinerja organisasi serta individu. Tunjangan tidak diberikan kepada pegawai tanpa jabatan, dinonaktifkan, dalam cuti di luar tanggungan negara, atau pegawai BUMN yang telah mendapat remunerasi sesuai PP Nomor 23 Tahun 2005. Besaran tunjangan ditetapkan per kelas jabatan (lampiran), dengan Panglima TNI menerima 150% tunjangan kelas jabatan 17. Berlaku sejak Juli 2018, pajak ditanggung APBN.