Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin Menteri dan Wakil Menteri. Struktur terdiri Sekretariat Jenderal, 7 Direktorat Jenderal (Politik dan Pemerintahan Umum, Bina Administrasi Kewilayahan, Otonomi Daerah, Bina Pembangunan Daerah, Bina Pemerintahan Desa, Bina Keuangan Daerah, Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Inspektorat Jenderal, Badan Strategi Kebijakan, Badan Pengembangan SDM, dan Staf Ahli. Tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan.

Analisis Perpres No. 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri

Konteks Historis

1. Penyesuaian Struktur Kabinet Indonesia Maju (2019-2024):
   Perpres ini merupakan penyesuaian struktural sebagai tindak lanjut Keppres No. 113/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo menekankan efisiensi dan sinergi antarlembaga, termasuk revitalisasi peran Kemendagri dalam mengawal kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

2. Pencabutan Perpres No. 11 Tahun 2015:
   Perpres 114/2021 mencabut Perpres sebelumnya (No. 11/2015) karena dinilai tidak lagi sesuai dengan dinamika kebutuhan pemerintahan, terutama pasca-revisi UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tuntutan percepatan transformasi digital di sektor publik.

3. Respons Terhadap Perkembangan Kebijakan Nasional:
   Perpres ini mengakomodasi mandat UU No. 23/2014 yang mengatur hubungan pusat-daerah, termasuk penguatan koordinasi dalam penanganan isu strategis seperti pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah (Pilkada), dan penanganan bencana.

Informasi Tambahan yang Kritis

1. Pengaruh UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara:
   Perpres ini merupakan turunan langsung dari Pasal 11 UU No. 39/2008 yang mewajibkan setiap kementerian memiliki dasar hukum khusus untuk mengatur organisasi, tugas, dan fungsinya.

2. Peran Strategis Kemendagri dalam Desentralisasi:
   Kemendagri menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan desentralisasi, termasuk pengawasan keuangan daerah (melalui Inspektorat Jenderal) dan pencegahan praktik korupsi di tingkat daerah.

3. Implikasi pada Tata Kelola Daerah:

   • Unit Pelaksana Teknis (UPT): Pembentukan UPT (seperti Balai Diklat) di Perpres ini memperkuat kapasitas SDM aparatur daerah.
   • Dana APBN: Pendanaan Kemendagri sepenuhnya dari APBN menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menjaga netralitas birokrasi, terutama selama Pilkada.

4. Konteks Politik-Ekonomi 2021:
   Perpres ini disahkan di tengah tekanan pandemi COVID-19, di mana Kemendagri dituntut memperkuat koordinasi dengan daerah untuk penyaluran bantuan sosial dan pemulihan ekonomi.

Poin Krusial yang Sering Diabaikan

1. Fungsi Koordinasi dengan K/L Lain:
   Kemendagri tidak hanya fokus pada urusan administratif, tetapi juga berperan sebagai coordinating ministry untuk isu keamanan dalam negeri, termasuk kerja sama dengan TNI/Polri dalam penanganan konflik sosial.

2. Digitalisasi Pelayanan Publik:
   Struktur organisasi dalam Perpres ini mendukung program Smart City dan integrasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), yang menjadi prioritas nasional sejak 2020.

3. Implikasi pada Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru):
   Perpres ini menjadi landasan hukum bagi Kemendagri dalam mengawal pemekaran 3 provinsi dan 8 kabupaten/kota baru pada 2022-2023, termasuk penataan kelembagaan daerah.

Rekomendasi untuk Pemangku Kepentingan

• Pemerintah Daerah: Perlu memperhatikan perubahan struktur Kemendagri dalam Perpres ini, terutama terkait mekanisme pelaporan dan koordinasi teknis.
• LSM dan Akademisi: Memantau implementasi Perpres ini sebagai alat untuk mendorong transparansi tata kelola daerah.

Catatan: Meski Perpres 114/2021 telah mencabut Perpres No. 11/2015, beberapa ketentuan teknis (seperti pengaturan kepegawaian) tetap merujuk pada peraturan turunan sebelumnya selama belum diganti.