Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta (dengan kerja sama regional 6 kabupaten), Kota Surabaya, dan Kota Makassar. Pemerintah Daerah wajib memastikan ketersediaan sampah minimal 1.000 ton/hari, lokasi sesuai RTRW, serta menyusun studi kelayakan. Pemerintah Daerah menunjuk BUMD atau badan usaha swasta sebagai Pengelola Sampah Kota dan Pengembang PLTSa dengan izin dipercepat. PT PLN (Persero) wajib menandatangani perjanjian jual beli listrik paling lama 35 hari kerja setelah penunjukan Pengembang PLTSa. Sumber pendanaan berasal dari APBN, APBD, dan sumber sah lainnya. Percepatan perizinan dan dukungan kementerian/lembaga sesuai ketentuan Perpres No. 3/2016 dan No. 4/2016.