Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 menggantikan Perpres Nomor 64 Tahun 1999, mengatur keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional berdasarkan analisis biaya manfaat yang mempertimbangkan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, dan keanggotaan sejenis. Keanggotaan wajib menunjukkan manfaat kualitatif (ideologi, politik, ekonomi, sosial, perdamaian, kemanusiaan, lingkungan) dan kuantitatif (kerja sama teknis, partisipasi, bantuan, program pembangunan). Kontribusi Indonesia terdiri atas wajib/reguler dan nonreguler, serta sukarela/reguler dan nonreguler, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kelompok Kerja memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait usulan, evaluasi (minimal 2 tahun sekali), penghentian, serta pembayaran kontribusi. Keanggotaan dapat dihentikan jika tidak memenuhi analisis biaya manfaat dan rekomendasi Kelompok Kerja.