Analisis Perpres No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur)
Konteks Historis dan Latar Belakang
-
Urbanisasi dan Krisis Tata Ruang
Kawasan Jabodetabekpunjur telah lama menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun diiringi masalah urbanisasi masif, kemacetan kronis, banjir, dan ketimpangan pembangunan. Sebelum Perpres ini, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelumnya (Perpres No. 54/2008) dinilai sudah tidak relevan karena tidak mampu mengakomodasi dinamika pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang eksponensial. -
Ekspansi ke Puncak-Cianjur
Inklusi Puncak dan Cianjur dalam Perpres ini merupakan upaya strategis untuk mengendalikan urban sprawl yang mengancam kawasan lindung dan resapan air. Puncak-Cianjur selama ini rentan terhadap alih fungsi lahan (misalnya, villa dan pertanian intensif) yang berpotensi memperparah bencana hidrometeorologis seperti banjir di Jakarta. -
Dasar Hukum
Perpres ini merupakan turunan dari UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 13/2017 tentang Perubahan atas PP No. 26/2008 tentang RTRWN, yang mengamanatkan integrasi tata ruang antarwilayah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Poin Krusial yang Perlu Diketahui
-
Fungsi Kawasan Terpadu
Perpres ini membagi Jabodetabekpunjur menjadi 3 zona utama:- Zona Inti (Jakarta): Difokuskan sebagai pusat bisnis, pemerintahan, dan jasa.
- Zona Penyangga (Bodetabek): Pengembangan permukiman terpadu dan kawasan industri.
- Zona Pengembangan (Puncak-Cianjur): Kawasan lindung, agrowisata, dan pariwisata berkelanjutan.
-
Mitigasi Bencana
- Pencegahan Banjir: Penguatan daerah resapan air di Puncak-Cianjur dan normalisasi sungai di Jakarta (misalnya, proyek normalisasi Ciliwung).
- Penegakan Zona Hijau: Larangan alih fungsi lahan di kawasan lindung dan batasan pembangunan di daerah rawan longsor.
-
Transportasi Terintegrasi
Perpres memperkuat skema transit-oriented development (TOD) dengan mengintegrasikan MRT Jakarta, LRT, dan perluasan jaringan kereta komuter (KRL) ke Bodetabek. Proyek strategis seperti Jakarta-Bandung High-Speed Rail juga dipayungi dalam kerangka ini. -
Dekonsentrasi Ekonomi
Pemerintah mendorong pemindahan pusat ekonomi dari Jakarta ke kawasan penyangga (misalnya, pengembangan ITC BSD di Tangerang atau MM2100 di Bekasi) untuk mengurangi beban Jakarta.
Tantangan Implementasi
-
Konflik Lahan
Pembatasan alih fungsi lahan di Puncak-Cianjur kerap berbenturan dengan kepentingan pemilik villa dan investor. Kasus sengketa lahan dengan masyarakat adat atau petani lokal juga berpotensi muncul. -
Koordinasi Antarwilayah
Jabodetabekpunjur melibatkan 3 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten) dan 8 kabupaten/kota. Lemahnya sinergi antar-Pemda dapat menghambat implementasi, terutama dalam hal pembiayaan dan penegakan hukum. -
Tekanan Pembangunan vs. Lingkungan
Proyek infrastruktur skala besar (misalnya, jalan tol atau perumahan) seringkali mengabaikan aspek lingkungan, berpotensi melanggar ketentuan zonasi dalam Perpres ini.
Preseden Hukum Terkait
- Perpres No. 54/2008: Dicabut dan digantikan oleh Perpres No. 60/2020 karena dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penataan ruang terkini.
- UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur kewenangan koordinasi gubernur dalam kawasan metropolitan.
- Permen ATR/BPN No. 16/2021: Pedoman teknis penyusunan RTRW berbasis mitigasi perubahan iklim.
Rekomendasi untuk Stakeholder
- Pemerintah Daerah: Perlu mengeluarkan peraturan turunan yang selaras dengan Perpres ini, terutama terkait zonasi dan insentif pengembangan kawasan.
- Investor/Developer: Wajib memastikan kesesuaian proyek dengan RTRW untuk menghindari sanksi administratif (contoh: pembatalan izin atau denda).
- Masyarakat Sipil: Partisipasi aktif dalam pengawasan implementasi Perpres, termasuk melaporkan pelanggaran tata ruang melalui mekanisme public lawsuit.
Perpres No. 60/2020 adalah upaya transformatif untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi politik dan penegakan hukum yang tegas.