Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 mengubah Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perubahan utama mencakup: penegasan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui pelepasan hak tanah dengan ganti rugi berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); jenis ganti rugi berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, atau kombinasi; pembentukan panitia pengadaan tanah oleh pemerintah daerah dengan komposisi unsur Badan Pertanahan Nasional; serta mekanisme banding ke Pengadilan Tinggi bagi pemilik tanah yang keberatan dengan nilai ganti rugi.

Analisis Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005

Konteks Historis dan Politik

1. Era Pembangunan Infrastruktur SBY:
   Perpres ini lahir pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi sering terkendala proses pengadaan tanah yang rumit dan konflik sosial.

   • Perpres No. 36/2005 sebelumnya dianggap belum optimal menyelesaikan masalah transparansi, kompensasi, dan partisipasi masyarakat.

2. Respon Cepat terhadap Hambatan:
   Amandemen hanya dalam 1 tahun (2005→2006) menunjukkan urgensi pemerintah untuk memperbaiki kerangka hukum pengadaan tanah. Hal ini didorong oleh keluhan stakeholders (pemerintah daerah, pengembang, masyarakat) terkait prosedur yang tidak jelas dan lamanya penyelesaian sengketa.

Substansi Perubahan Penting (Berdasarkan Analisis Konteks):

• Penyederhanaan Prosedur Administratif: Mempercepat tahapan identifikasi lahan, penilaian ganti rugi, dan proses pembayaran.
• Peningkatan Peran Pemerintah Daerah: Menguatkan koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai mediator dalam negosiasi.
• Penyesuaian Mekanisme Kompensasi: Klarifikasi metode penilaian harga tanah dan skema ganti rugi non-tunai (misalnya relokasi atau saham).
• Penguatan Legitimasi "Kepentingan Umum": Mempertegas definisi proyek strategis nasional yang masuk kategori ini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dampak dan Kritik:

• Positif: Perpres ini menjadi dasar percepatan proyek strategis seperti jalan tol, bendungan, dan listrik.
• Negatif: Masih menimbulkan protes karena dianggap mengabaikan hak masyarakat adat dan pemilik lahan kecil. Beberapa kasus sengketa (e.g., pembangunan bandara) memicu judicial review ke MK.

Status Hukum Saat Ini:

• Dicabut oleh UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah:
  UU ini menjadi payung hukum lebih komprehensif dengan mengatur partisipasi publik, mekanisme gugatan, dan lembaga independen (Badan Pertanahan Nasional) sebagai pengawas.
• Pentingnya Perpres 65/2006 dalam Evolusi Hukum Pertanahan:
  Meski tidak berlaku, Perpres ini menjadi tonggak transisi dari rezim otoriter (era Orde Baru) ke pendekatan lebih partisipatif, meski belum ideal.

Rekomendasi untuk Klien:

• Jika menghadapi kasus sengketa tanah era 2006–2012, Perpres ini mungkin relevan sebagai bahan kajian historis.
• Untuk proyek saat ini, merujuk ke UU No. 2/2012 dan turunannya (PP No. 19/2021) sebagai hukum positif.

Catatan Kritis:
Perpres 65/2006 mencerminkan paradigma era itu yang lebih mengutamakan pembangunan ekonomi ketimbang keadilan agraria. Pemahaman ini penting dalam menganalisis kasus-kasus warisan (legacy cases) yang masih bergulir.

(Sumber: Dokumen BPK RI, Putusan MK No. 21/PUU-X/2012, dan Kajian Kebijakan Pertanahan Bappenas)