Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan ini mengatur tindak pidana korupsi sebagai tindakan memperkaya diri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, daerah, atau badan hukum yang memanfaatkan modal/kelonggaran negara/masyarakat dengan menyalahgunakan jabatan. Pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan korupsi didahulukan, dengan tenggat waktu 3 bulan sejak penahanan untuk pengajuan ke pengadilan dan maksimal 6 bulan hingga persidangan. Pelaku dihukum maksimal 12 tahun penjara, denda Rp1 juta, serta pengambilalihan harta hasil korupsi. Ketentuan khusus tentang pemeriksaan surat, aset, dan keterbukaan informasi dari pihak terkait diatur sesuai peraturan perundang-undangan.