Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

Analisis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

Konteks Historis dan Kebijakan

1. Latar Belakang Dana Desa:
   Dana Desa merupakan instrumen kebijakan strategis sejak terbitnya UU No. 6/2014 tentang Desa, yang bertujuan mempercepat pembangunan desa dan mengurangi kesenjangan antara desa-kota. PMK No. 190/2021 hadir sebagai turunan regulasi teknis untuk memperkuat kerangka pengelolaan dana tersebut, terutama pasca-revisi UU Desa pada 2020 yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.

2. Perubahan Signifikan Sebelumnya:
   Sebelum PMK ini, pengelolaan Dana Desa diatur dalam PMK No. 49/2016 dan PMK No. 242/2017. PMK No. 190/2021 merevisi beberapa aspek, seperti mekanisme penyaluran, pelaporan keuangan, dan pengawasan, sebagai respons atas temuan BPK dan masyarakat sipil terkait potensi penyimpangan dana.

3. Tujuan PMK 190/2021:

   • Memperjelas alur penyaluran dana dari APBN ke rekening kas desa.
   • Meningkatkan integrasi sistem elektronik (seperti SIPD Dana Desa) untuk meminimalisir keterlambatan penyaluran.
   • Memperkuat peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam pengawasan penggunaan dana.

Informasi Tambahan yang Kritis

1. Status "Tidak Berlaku":
   PMK No. 190/2021 telah dicabut dan diganti dengan PMK No. 73/PMK.07/2023 yang berlaku mulai 26 Juni 2023. Perubahan ini dilakukan untuk:

   • Menyelaraskan dengan UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah.
   • Mempercepat penyerapan dana melalui penyederhanaan prosedur administrasi.
   • Memperluas cakupan penggunaan dana untuk program prioritas nasional (misal: stunting, energi terbarukan).

2. Isu Implementasi yang Melatarbelakangi Revisi:

   • Temuan Audit BPK 2021-2022: Masalah administrasi, ketidakpatuhan prosedur pengadaan barang/jasa, dan ketidaktepatan sasaran program.
   • Kendala Teknis: Keluhan kepala desa tentang kompleksitas laporan keuangan dan sistem elektronik yang sering error.
   • Tekanan Politik: Desakan DPR agar penggunaan Dana Desa lebih berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan desa.

3. Dampak Sosial-Ekonomi:

   • Dana Desa berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dasar (jalan, irigasi) di 74.961 desa.
   • Namun, disparitas kapasitas kelembagaan desa menyebabkan variasi keberhasilan antardaerah. Desa di Jawa lebih siap secara administratif, sementara desa di Papua dan Kalimantan sering terkendala SDM.

Rekomendasi bagi Pengguna Regulasi

• Bagi Desa: Manfaatkan Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai panduan teknis pelengkap PMK.
• Bagi Pemerintah Daerah: Lakukan pendampingan intensif kepada desa dengan kategori "tertinggal" untuk memastikan penyerapan dana optimal.
• Update Terkini: Selalu merujuk ke PMK No. 73/2023 dan laman resmi Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu untuk aturan terbaru.

Catatan Penting: Meski PMK No. 190/2021 sudah tidak berlaku, prinsip penguatan tata kelola dan transparansi di dalamnya tetap relevan sebagai dasar pemahaman evolusi regulasi Dana Desa.