Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Berikut analisis mendalam mengenai PMK No. 208/PMK.02/2019 beserta konteks historis dan informasi pendukung yang relevan:

Konteks Historis dan Tujuan Regulasi

1. Reformasi Penganggaran Berbasis Kinerja
   PMK ini lahir dalam kerangka penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) yang telah diamanatkan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Tujuannya adalah memastikan alokasi APBN lebih terarah, efisien, dan sejalan dengan prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM.

2. Digitalisasi Proses Anggaran
   Pada 2019, Kemenkeu gencar menerapkan sistem e-budgeting dan e-DIPA untuk mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan transparansi. PMK No. 208/2019 menjadi landasan teknis integrasi sistem tersebut, termasuk validasi elektronik dokumen perencanaan.

3. Respons atas Temuan BPK
   Regulasi ini juga menjawab temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait lemahnya konsistensi antara Rencana Kerja (Renja) dengan DIPA, yang kerap menimbulkan inefisiensi anggaran.

Poin Krusial dalam PMK No. 208/2019

• Penekanan pada Prinsip Zero-Based Budgeting
  PMK ini mempertegas pendekatan zero-based budgeting (ZBB), di mana setiap pagu anggaran harus dirancang dari nol berdasarkan kebutuhan aktual, bukan sekadar menyesuaikan anggaran tahun sebelumnya.

• Mekanisme Penelaahan Multilevel
  Proses penelaahan Renja dan RKA-K/L dilakukan secara berjenjang, melibatkan Tim Penelaah Kementerian/Lembaga, Kemenkeu, dan Bappenas, untuk memastikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

• Penyederhanaan Format DIPA
  DIPA tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pengesahan anggaran, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian realisasi fisik dan keuangan, dengan format yang lebih terstandarisasi untuk memudahkan pemantauan.

Regulasi Terkait dan Status Terkini

• Regulasi Pendahulu
  PMK ini menggantikan PMK No. 168/PMK.02/2015, dengan penyempurnaan pada aspek pengawasan dan integrasi data elektronik.

• Pencabutan dan Pembaruan
  Status "Tidak Berlaku" pada PMK No. 208/2019 disebabkan oleh terbitnya PMK No. 29/PMK.02/2020 yang menyesuaikan proses penganggaran dengan skema penanganan COVID-19 dan perubahan kebijakan fiskal pasca-UU Cipta Kerja.

Implikasi Hukum dan Praktik

• Sanksi Administratif
  Penyimpangan dalam penyusunan Renja/DIPA dapat berujung pada pembatalan pengesahan anggaran atau penundaan pencairan dana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.

• Potensi Sengketa
  Kasus hukum seperti sengketa kontrak pengadaan barang/jasa yang merujuk pada DIPA sering terjadi. PMK ini menjadi acuan hakim dalam menilai legalitas dokumen anggaran sebagai dasar perikatan.

Rekomendasi untuk Klien

1. Pastikan kesesuaian antara Renja dengan dokumen perencanaan strategis lembaga.
2. Lakukan audit internal terhadap proses penyusunan DIPA untuk menghindari risiko administrative bottleneck.
3. Waspadai perubahan regulasi turunan terkait penganggaran pasca-PMK No. 208/2019, terutama terkait fleksibilitas anggaran dalam situasi darurat.

PMK ini mencerminkan upaya sistematis Kemenkeu dalam menciptakan tata kelola anggaran yang akuntabel, meski tantangan implementasi (seperti kapasitas SDM dan koordinasi antarkementerian) masih perlu menjadi perhatian.