Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat

Analisis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan Kawasan Berikat

Konteks Historis dan Tujuan Kebijakan

1. Latar Belakang Kawasan Berikat:
   Kawasan Berikat adalah wilayah pabean dengan insentif fiskal dan kepabeanan untuk mendorong ekspor. Konsep ini sudah ada sejak era 1970-an, tetapi diatur ulang melalui PMK No. 131/PMK.04/2018. PMK No. 65/2021 hadir sebagai respons atas kebutuhan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 dan upaya meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di tengah persaingan global.

2. Konteks Perubahan:

   • Pemulihan Ekonomi Nasional (2020-2021): PMK ini merupakan bagian dari paket kebijakan "PPN Ditanggung Pemerintah" (DTP) dan stimulus fiskal untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong industri berbasis ekspor.
   • Harmonisasi dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja: Kebijakan ini selaras dengan semangat deregulasi dan peningkatan kemudahan berusaha, khususnya dalam sektor logistik dan manufaktur.

Poin Krusial yang Perlu Dipahami

1. Perluasan Fasilitas untuk Subjek Pajak Luar Negeri:

   • Bahan baku/penolong milik perusahaan luar negeri yang diolah di Kawasan Berikat tidak dikenai PPN/PPnBM sepanjang tidak dikeluarkan dari kawasan hingga diekspor.
   • Tujuan: Memikat perusahaan multinasional untuk membangun basis produksi di Indonesia dengan insentif pajak yang kompetitif.

2. Insentif Pajak yang Lebih Ketat:

   • Fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut hanya berlaku jika Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) atau PDKB memenuhi ketentuan. Jika tidak, PPN yang sudah tidak dipungut tidak bisa dikreditkan, sehingga berpotensi menjadi beban biaya.
   • Implikasi: PKB/PDKB harus meningkatkan kepatuhan administratif untuk mempertahankan insentif.

3. Pembebasan Bea Masuk dan Cukai untuk Barang Modal:

   • Barang modal (misal: mesin) yang telah berada di Kawasan Berikat lebih dari 4 tahun bisa dipindahkan ke daerah pabean lain tanpa bayar Bea Masuk, Cukai, atau PDRI.
   • Strategi: Mengurangi biaya logistik jangka panjang bagi investor dan mendorong modernisasi alat produksi.

4. Fleksibilitas Jaminan Perusahaan:

   • PKB/PDKB dengan profil risiko rendah bisa menggunakan jaminan perusahaan (bukan jaminan bank/garansi) untuk memenuhi kewajiban.
   • Dampak: Mempercepat proses administrasi dan mengurangi biaya operasional, terutama untuk UMKM dan perusahaan baru.

Supplemental Information

1. Perbandingan dengan Negara Lain:

   • Kebijakan ini meniru keberhasilan Kawasan Berikat di Singapura (Free Trade Zones) dan Vietnam (Export Processing Zones) yang sukses menarik investasi asing melalui insentif pajak dan kemudahan ekspor-impor.

2. Risiko Penyalahgunaan:

   • Pengecualian PPN/PPnBM berpotensi dimanfaatkan untuk praktik transfer pricing atau penyelundupan. Untuk itu, PMK ini mempertegas sanksi administratif jika ketentuan dilanggar.

3. Dukungan untuk Industri Strategis:

   • Kebijakan ini terutama menguntungkan sektor manufaktur (tekstil, elektronik), industri berat, dan logistik yang mengandalkan bahan baku impor tetapi berorientasi ekspor.

4. Tautan dengan Kebijakan Lain:

   • PMK No. 65/2021 terkait erat dengan Peraturan Dirjen Bea Cukai No. PER-07/BC/2021 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, yang memperjelas prosedur teknis pengawasan barang.

Rekomendasi Strategis

• Bagi Investor: Manfaatkan insentif pajak dan kepastian hukum ini untuk membangun rantai pasok berbasis ekspor, terutama di sektor yang mendapat prioritas pemerintah (misal: EV Battery, tekstil).
• Bagi Pengusaha Kawasan Berikat: Tingkatkan sistem pelacakan barang (tracking system) dan kepatuhan dokumentasi untuk menghindari sanksi.

PMK No. 65/2021 mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem investasi yang adaptif dan berorientasi ekspor, sekaligus menjaga keseimbangan melalui pengawasan fiskal yang ketat.