Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Berikut analisis mendalam mengenai PMK No. 8/PMK.03/2021 beserta konteks historis dan informasi tambahan yang relevan:

Konteks Historis

1. Latar Belakang Reformasi Perpajakan
   PMK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi pemungutan PPN, khususnya di sektor BUMN. Regulasi ini menggantikan PMK No. 85/PMK.03/2012 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan dinamika restrukturisasi BUMN pasca-2015, terutama setelah pengalihan saham negara antar-BUMN untuk memperkuat posisi keuangan negara.

2. Restrukturisasi BUMN Pasca-2015
   PMK ini merespons kebijakan restrukturisasi BUMN yang masif sejak 2015, termasuk pembentukan holding BUMN (seperti Holding Pertambangan, Holding Perkebunan). Perubahan struktur kepemilikan ini memerlukan penyesuaian mekanisme pemungutan PPN untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

3. Harmonisasi dengan UU Cipta Kerja
   PMK ini terbit setelah UU No. 11/2020 (Cipta Kerja) yang mendorong simplifikasi regulasi. Meski tidak secara eksplisit merujuk UU Cipta Kerja, PMK ini selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan iklim investasi.

Konteks Ekonomi-Politik

1. Pasca-Pandemi COVID-19
   Diterbitkan Februari 2021, PMK ini merupakan instrumen fiskal untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di tengah defisit APBN 2020-2021 akibat pandemi. BUMN sebagai "agen pembangunan" diharapkan berkontribusi signifikan dalam mobilisasi PPN.

2. Efisiensi Tax Collection
   Dengan menjadikan BUMN sebagai pemungut PPN, pemerintah mengurangi risiko keterlambatan atau kebocoran pajak dari rekanan (vendor) BUMN. Hal ini mengacu pada fakta bahwa 30-40% pengadaan pemerintah/BUMN sebelumnya rawan penyalahgunaan faktur pajak fiktif.

Implikasi Hukum Krusial

1. Perluasan Subjek Pemungut PPN
   Tidak hanya BUMN, perusahaan dengan kepemilikan langsung BUMN >25% (misalnya anak perusahaan BUMN) juga menjadi pemungut PPN. Ini memperluas basis pemungutan, tetapi berpotensi menimbulkan dualisme jika perusahaan tersebut sudah memiliki kewajiban pajak independen.

2. Penegasan Saat Terutang PPN
   PMK ini secara tegas mengatur tiga momen pemungutan PPN:

   • Saat penyerahan barang/jasa,
   • Saat pembayaran dilakukan sebelum penyerahan (advance payment),
   • Saat pembayaran termin untuk pekerjaan bertahap.
     Hal ini menutup celah penundaan penyetoran PPN oleh rekanan.

3. Sanksi Implisit
   Jika BUMN/perusahaan tidak memungut PPN sesuai PMK ini, mereka dapat dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan sesuai UU KUP. Dalam praktik, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) aktif melakukan pemeriksaan transaksi BUMN untuk memastikan kepatuhan ini.

Kontroversi & Tantangan Implementasi

1. Beban Administratif BUMN
   BUMN mengeluhkan tambahan beban pelaporan dan risiko kesalahan pemungutan. Misalnya, BUMN di sektor konstruksi kerap kesulitan mengalokasikan PPN untuk proyek bertahap.

2. Ambiguitas Kepemilikan Saham
   Kriteria kepemilikan >25% oleh BUMN menimbulkan persoalan jika kepemilikan bersifat tidak langsung (melalui anak usaha). DJP kemudian menerbitkan SE-15/PJ/2021 untuk menjawab masalah ini.

3. Tumpang Tindih dengan UU HPP
   UU HPP (UU No. 7/2021) yang menaikkan tarif PPN menjadi 11% (2022) dan 12% (2025) tidak diakomodasi dalam PMK ini, sehingga perlu penyesuaian lebih lanjut.

Rekomendasi Strategis

1. Due Diligence Kepemilikan Saham
   Perusahaan yang dimiliki BUMN >25% wajib memastikan struktur kepemilikan tercatat jelas di notaris dan laporan keuangan tahunan untuk menghindari sengketa status sebagai pemungut PPN.

2. Integrasi Sistem e-Faktur
   Pemungut PPN wajib mengintegrasikan sistem pembayaran dengan e-Faktur DJP untuk meminimalisasi kesalahan penghitungan dan pelaporan.

3. Audit Internal Berkala
   BUMN disarankan membentuk tim audit khusus PPN untuk mengantisipasi temuan pemeriksaan pajak, mengingat transaksi BUMN sering menjadi sorotan DJP.

PMK ini merefleksikan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran BUMN sebagai penggerak penerimaan negara, sekaligus menjadi alat pengawasan fiskal yang lebih ketat. Namun, implementasinya memerlukan sinergi kompleks antara otoritas pajak, manajemen BUMN, dan rekanan.