Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengatur tahapan pengusulan, penetapan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan KEK. Pengusulan KEK wajib memenuhi kriteria lokasi strategis (dekat jalur perdagangan internasional, batas jelas, sesuai tata ruang wilayah, dan dukungan pemerintah daerah). Penetapan dilakukan oleh Dewan Nasional dalam tempo 45 hari kerja berdasarkan kajian lokasi dan kelengkapan dokumen. Pembangunan KEK diselesaikan dalam waktu 3 tahun oleh Badan Usaha Pengelola yang ditunjuk, sementara pengelolaan dilaksanakan oleh Administrator (pengurusan izin berusaha melalui OSS dan pengawasan operasional) dan Badan Usaha Pengelola (pelaksana operasional). KEK dianggap proyek strategis nasional dan diatur dalam ketentuan terkait percepatan pembangunan.

Analisis terhadap PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Konteks Historis

1. Latar Belakang KEK di Indonesia
   Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK sebagai strategi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. PP No. 1 Tahun 2020 hadir sebagai revisi dari PP sebelumnya (PP No. 2 Tahun 2011) untuk menyelaraskan dengan dinamika global dan kebutuhan investasi yang lebih kompetitif.

2. Peran PP No. 1/2020 dalam Rangka Omnibus Law
   PP ini terbit sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11/2020). Namun, pasca-berlakunya UU Cipta Kerja, PP No. 1/2020 dicabut dan digantikan oleh PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK untuk menyesuaikan dengan prinsip kemudahan berusaha dan insentif yang lebih progresif.

Poin Penting yang Perlu Diketahui

1. Fokus Utama PP No. 1/2020

   • Insentif fiskal/nonfiskal: Pemotongan PPh badan, bea masuk, dan PPN untuk menarik investor.
   • Percepatan perizinan: Sistem single submission melalui Layanan KEK (Governing Board).
   • Fleksibilitas tenaga kerja: Memungkinkan penggunaan tenaga kerja asing dengan persyaratan tertentu.

2. Tantangan Implementasi

   • Koordinasi lintas sektor: KEK melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta, sehingga kerap terjadi tumpang tindih kewenangan.
   • Infrastruktur pendukung: Ketersediaan infrastruktur (listrik, jalan, pelabuhan) sering menjadi kendala utama, terutama di KEK luar Jawa.

3. Contoh KEK yang Terdampak

   • KEK Tanjung Lesung (Banten) dan KEK Singhasari (Jawa Timur) adalah contoh KEK yang diharapkan menjadi pusat industri pariwisata dan teknologi, tetapi masih menghadapi kendala realisasi investasi.

Perubahan Signifikan Pasca-Pencabutan

PP No. 1/2020 tidak berlaku efektif sejak 2 Februari 2021 dan digantikan oleh PP No. 40/2021 dengan beberapa perubahan krusial:

• Insentif lebih besar: Tax allowance hingga 100% untuk sektor prioritas.
• Kewenangan Governing Board diperkuat: Memiliki hak veto dalam perizinan dan pengawasan.
• Integrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission): Penyederhanaan proses perizinan berbasis risiko.

Rekomendasi bagi Pengguna

• Selalu merujuk ke PP No. 40/2021 sebagai regulasi KEK terbaru.
• Evaluasi kesiapan infrastruktur dan pasar sebelum berinvestasi di KEK, mengingat keberhasilan KEK sangat bergantung pada ekosistem pendukung.
• Manfaatkan insentif fiskal dengan memperhatikan persyaratan sektor prioritas (misal: industri hijau, ekonomi digital).

Catatan: Meski PP No. 1/2020 telah dicabut, pemahaman terhadap regulasi ini tetap relevan untuk melacak perkembangan kebijakan KEK dan dinamika hukum di Indonesia.