Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

Berikut analisis mendalam mengenai PP No. 13 Tahun 2010 beserta konteks historis dan informasi pendukung yang relevan:

Konteks Historis dan Latar Belakang

1. Reformasi Birokrasi Pertanahan
   PP ini lahir dalam rangka harmonisasi kebijakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di sektor pertanahan, sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola keuangan negara pasca-reformasi UU Keuangan Negara (UU No. 17/2003).

   • Sebelum 2010, tarif PNBP di BPN (Badan Pertanahan Nasional) diatur secara fragmentatif melalui berbagai peraturan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan praktik pungutan liar (illegal levies).
   • PP ini menjadi payung hukum terintegrasi pertama yang mengkategorikan jenis PNBP di sektor pertanahan (misal: biaya pendaftaran tanah, pengukuran, sertifikasi) dengan tarif yang transparan.

2. Respons Terhadap Permasalahan Sektor Pertanahan

   • Maraknya sengketa tanah dan lambatnya proses sertifikasi hak atas tanah mendorong pemerintah untuk menetapkan tarif yang jelas, sekaligus memangkas birokrasi yang berbelit.
   • PP ini juga menjadi instrumen pendukung program Nasionalisasi Aset Negara dan peningkatan pendapatan negara dari sektor non-pajak.

Poin Krusial yang Perlu Diketahui

1. Status "Tidak Berlaku"
   PP No. 13/2010 telah dicabut dan digantikan oleh:

   • PP No. 46 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
   • PP No. 128 Tahun 2020 tentang PNBP pada Kementerian ATR/BPN (terkini), yang merevisi tarif dan menambahkan jenis PNBP baru sesuai dinamika kebutuhan.

2. Dampak pada Pelayanan Publik

   • PP ini menjadi basis peningkatan kualitas pelayanan pertanahan melalui sistem One-Stop Service (OSS), meskipun implementasinya sempat terkendala masalah koordinasi antarlembaga.
   • Tarif PNBP yang distandardisasi dalam PP ini turut mengurangi praktik "pungutan tidak resmi" oleh oknum aparat.

3. Keterkaitan dengan UU Pokok Agraria (UUPA 1960)
   PP ini merupakan turunan operasional dari UUPA 1960 (khususnya Pasal 19) yang mengamanatkan pendaftaran tanah untuk kepastian hukum. Namun, perlu dicatat bahwa PP ini tidak mengubah prinsip hukum agraria nasional, melainkan hanya mengatur aspek administratif dan keuangan.

Praktik dan Tantangan Implementasi

• Polemik Tarif: Beberapa kalangan mengkritik tarif dalam PP ini dianggap terlalu tinggi bagi masyarakat ekonomi lemah, terutama di daerah terpencil.
• Efektivitas Penyerapan PNBP: Data Kementerian ATR/BPN (2015-2019) menunjukkan peningkatan signifikan realisasi PNBP sektor pertanahan (rata-rata 15% per tahun), meski belum optimal.
• Tumpang Tindih Regulasi: PP ini sempat bersinggungan dengan kewenangan daerah terkait retribusi pertanahan, yang kemudian diharmonisasi melalui PP No. 28/2019 tentang Penyelenggaraan Pertanahan.

Rekomendasi untuk Klien

1. Selalu merujuk pada PP No. 128/2020 sebagai regulasi terkini untuk menghindari risiko hukum.
2. Lakukan verifikasi status hak tanah melalui sistem CORSEC (Certification and Registration System) BPN untuk memastikan kepatutan biaya PNBP.
3. Waspadai potensi dualisme tarif jika transaksi tanah melibatkan wilayah yang tunduk pada Perda setempat.

PP No. 13/2010 mencerminkan upaya sistematis pemerintah untuk memperkuat basis pendapatan negara di sektor strategis, meskipun perlu terus disesuaikan dengan dinamika sosial-ekonomi dan prinsip keadilan agraria.