Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 mengatur pelaksanaan Undang-Undang Pos No. 38 Tahun 2009. Penyelenggara Pos wajib menyediakan jaringan sesuai izin, menyelenggarakan Layanan Pos Universal (Surat, Barang Cetakan, Paket hingga 20 kg) di seluruh wilayah Indonesia, dan memenuhi Standar Pelayanan. Pemerintah menugaskan penyelenggara tertentu yang memenuhi kriteria jaringan, SDM, dan pernyataan kesanggupan. Izin Penyelenggaraan Pos diberikan sesuai cakupan wilayah (nasional/provinsi/kabupaten). Penyelenggara wajib berkontribusi untuk pembiayaan Layanan Pos Universal, melaksanakan interkoneksi transparan, dan mematuhi ketentuan hukum. Pelanggaran dikenai sanksi teguran, denda, atau pencabutan izin.