Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Atau Tanah Dan Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 mengatur pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 3% dari nilai bruto pengalihan hak atas tanah atau tanah dan bangunan di luar kegiatan usaha pokok. Nilai bruto ditentukan sebagai nilai tertinggi antara akte pengalihan atau Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). PPh wajib dibayar sebelum akte jual beli ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). Pembebasan kewajiban berlaku untuk penghasilan di bawah Rp60.000.000 dan pengalihan ke Pemerintah untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus. Pembayaran dianggap sebagai PPh Pasal 25 yang diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.