Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 menetapkan Pajak Penghasilan sebesar 5% dari nilai bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang wajib dibayar sebelum penandatanganan akta, perjanjian, atau risalah lelang oleh pejabat berwenang. Untuk transaksi dengan pemerintah, PPh dipungut oleh bendaharawan atau pejabat pembayaran. Pengecualian meliputi pengalihan dengan nilai bruto di bawah Rp60.000.000 (perorangan, tidak dipecah), pengalihan ke pemerintah untuk proyek umum, hibah kepada keluarga sedarah/badan sosial/keagamaan, serta warisan. Bagi perorangan, PPh bersifat final; bagi badan, merupakan pembayaran PPh Pasal 25 yang dapat diperhitungkan dengan PPh tahunan.