Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan menetapkan kerangka pengelolaan hutan melalui tata hutan dan rencana pengelolaan hutan yang mencakup unit pengelolaan hutan konservasi, lindung, dan produksi. Pemanfaatan hutan wajib dilakukan melalui izin usaha (izin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu/bukan kayu) atau izin pemungutan, dengan syarat tidak mengurangi fungsi utama hutan. Izin pemanfaatan kawasan hutan lindung maksimal 50 ha (5 tahun), hutan produksi maksimal 1.000 ha (10 tahun), dan izin usaha hasil hutan kayu pada hutan alam berjangka waktu 55 tahun. Pengenaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) wajib dilakukan. Pelanggaran berupa penyalahgunaan izin, ketidakpatuhan terhadap rencana kerja, atau pelanggaran kelestarian dapat dikenai sanksi administratif berupa denda, pengurangan areal, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan nonkehutanan hanya diperbolehkan dalam hutan lindung dan produksi dengan pengecualian kawasan lindung penduduk asli dan kawasan inti taman nasional.