Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi menetapkan pungutan Dana Reboisasi dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di hutan alam untuk kegiatan reboisasi, rehabilitasi hutan dan lahan, serta kegiatan pendukung. Dana terbagi 40% untuk daerah penghasil dan 60% untuk Pemerintah Pusat, yang dialokasikan ke Rekening Pembangunan Hutan sebagai dana bergulir. Dana digunakan melalui skema pinjaman kepada koperasi, badan usaha berbadan hukum, dan kelompok tani hutan untuk kegiatan reboisasi, rehabilitasi, perlindungan hutan, pencegahan kebakaran, serta pendukung lainnya. Pembayaran berdasarkan Laporan Hasil Cruising (LHC) dan Laporan Hasil Penebangan (LHP) dilakukan triwulan; keterlambatan dikenai denda 2% per bulan.