Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional mengatur bentuk peranserta masyarakat meliputi pendirian satuan pendidikan, penyediaan dana, tenaga, sarana, program pendidikan, dan bantuan teknis. Peranserta bersifat sukarela atau wajib sesuai ketentuan Menteri yang memperhatikan asas keadilan dan pemerataan. Seluruh kegiatan peranserta wajib selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, dan peraturan perundang-undangan berlaku. Menteri bertanggung jawab mengawasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.