Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Analisis Hukum Terkait PP No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan PP No. 19 Tahun 2021

Konteks Historis dan Tujuan Perubahan

1. Latar Belakang PP No. 19 Tahun 2021
   PP No. 19/2021 sebelumnya merupakan turunan dari UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, yang bertujuan mengatasi konflik tanah dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Namun, implementasinya dinilai masih menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait mekanisme ganti rugi, status tanah musnah, dan sinkronisasi perencanaan tata ruang.

2. Dorongan Perubahan

   • Infrastruktur Nasional: Pemerintah menargetkan percepatan proyek strategis (seperti IKN, jalan tol, bandara) yang sering terhambat sengketa pengadaan tanah.
   • Kritik Publik dan Praktik Lapangan: Banyak kasus ganti rugi dianggap tidak adil, serta ketidakjelasan prosedur untuk tanah yang rusak/musnah akibat bencana atau pembangunan.
   • Harmonisasi dengan UU Terbaru: PP ini menyesuaikan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, yang menekankan efisiensi birokrasi.

Poin Krusial dalam PP No. 39/2023

1. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (Pasal 6)

   • Penambahan 11 Komponen: Termasuk kesesuaian tata ruang (poin 2) untuk memastikan pembangunan selaras dengan RTRW/RDTR, serta preferensi bentuk ganti rugi (poin 11) yang memberi pilihan uang, sertifikat, relokasi, atau bentuk lain sesuai kesepakatan.
   • Implikasi: Meminimalisir tumpang tindih klaim lahan dan meningkatkan transparansi nilai ganti rugi.

2. Tanah Musnah (Pasal 42A)

   • Definisi: Tanah musnah merujuk pada lahan yang kehilangan fungsi akibat bencana alam, erosi, atau kegiatan pembangunan sebelumnya (misal: bekas tambang).
   • Prosedur: Pengadaan tanah musnah harus mengacu pada UU No. 11/2023 tentang Cipta Kerja dan PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

3. Prioritas Pembangunan Nasional/Daerah (Pasal 6 Ayat 3)

   • Penekanan: Proyek yang masuk dalam RPJMN/RPJMD atau ditetapkan Presiden/Gubernur/Bupati/Wali Kota mendapat prioritas. Hal ini memperkuat legitimasi proyek strategis seperti food estate atau kawasan industri.

Tantangan dan Kritik

1. Risiko Penyalahgunaan Istilah "Kepentingan Umum"
   Meski UU No. 2/2012 membatasi kepentingan umum pada 18 jenis proyek (infrastruktur, energi, dll), perlu pengawasan ketat agar tidak dimanipulasi untuk kepentingan korporasi.

2. Potensi Konflik dengan Masyarakat Adat
   PP ini belum secara eksplisit mengatur mekanisme pengakuan hak ulayat, padahal UU No. 5/1960 (UUPA) menjamin hak-hak masyarakat adat.

3. Ketidakjelasan Mekanisme Banding
   Jika pemilik tanah menolak ganti rugi, PP tidak merinci jalur hukum yang tersedia selain melalui pengadilan.

Rekomendasi bagi Stakeholder

• Pemerintah Daerah: Perkuat koordinasi dengan BPN dan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan dokumen perencanaan terintegrasi dengan data pertanahan.
• Investor/Developer: Lakukan due diligence status tanah dan libatkan masyarakat sejak tahap perencanaan untuk menghindari protes.
• Masyarakat: Manfaatkan Pasal 6 Ayat 11 untuk negosiasi ganti rugi yang adil, termasuk opsi sertifikat atau relokasi.

Penutup
PP No. 39/2023 mencerminkan upaya pemerintah menyederhanakan birokrasi pengadaan tanah, namun perlu diimbangi dengan pengawasan transparan dan perlindungan hak masyarakat. Perubahan ini juga sejalan dengan agenda transformasi ekonomi Indonesia menuju Visi 2045.