Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan

Peraturan Pemerintah No. 49/1963 mengatur hubungan sewa menyewa perumahan yang masih dikuasai Kepala Daerah dengan ketentuan harga sewa maksimal 4% dari nilai bangunan berdasarkan lampiran. Penghentian sewa memerlukan izin Kepala K.U.P. atas alasan pelanggaran kewajiban, kebutuhan pemilik, atau risiko ketidakmampuan penyewa. Larangan mengenakan sewa di atas ketentuan berlaku dengan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda Rp100.000. Peraturan ini menggantikan "Huurprijsbesluit 1949" dan menetapkan penyelesaian perselisihan melalui Kepala K.U.P. serta Kepala Daerah.