Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawasan Rumah Sakit

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 menetapkan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) sebagai unit nonstruktural di Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi (BPRS Provinsi) sebagai unit nonstruktural di Dinas Kesehatan provinsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal secara independen. BPRS terdiri atas maksimal 5 anggota (1 ketua + 4 anggota) dari unsur pemerintah, asosiasi perumahsakitan, organisasi profesi, dan tokoh masyarakat dengan masa jabatan 3 tahun. Tugas utama meliputi penyusunan pedoman pengawasan, analisis hasil pengawasan, mediasi pengaduan, serta rekomendasi tindakan administratif terhadap rumah sakit pelanggar. Pengangkatan oleh Menteri (BPRS) dan gubernur (BPRS Provinsi). Pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).