Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian mengatur penyelenggaraan kegiatan kenavigasian untuk menjamin keselamatan pelayaran, meliputi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, alur-pelayaran, pengerukan, reklamasi, pemanduan, kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan bawah air. Pemerintah melalui Distrik Navigasi bertanggung jawab mengatur ketentuan izin, zona keamanan, biaya pemanfaatan, serta sanksi administratif atas pelanggaran.

Analisis Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian

Konteks Historis

PP No. 5 Tahun 2010 lahir sebagai respons atas kebutuhan untuk memperkuat kerangka hukum navigasi di Indonesia, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jalur pelayaran internasional yang padat (seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa). Sebelumnya, pengaturan kenavigasian tercantum dalam UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, yang dinilai kurang komprehensif dalam mengantisipasi perkembangan teknologi maritim, keselamatan pelayaran, dan tuntutan global terkait perlindungan lingkungan laut.

PP ini juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengamanatkan pembentukan peraturan teknis untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan di wilayah perairan Indonesia.

Latar Belakang Internasional

1. Konvensi Internasional:
   PP No. 5/2010 mengadopsi prinsip-prinsip SOLAS (Safety of Life at Sea) dan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea), khususnya terkait hak lintas damai, alur pelayaran, serta kewajiban negara kepulauan dalam mengatur navigasi.

   • Indonesia wajib memastikan alur laut kepulauannya (Archipelagic Sea Lanes/ASL) memenuhi standar keselamatan internasional.

2. Tekanan Global:
   Peningkatan kecelakaan kapal dan tumpahan minyak di perairan Indonesia (misalnya kasus MV Montara 2009) mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi navigasi guna mencegah kerusakan lingkungan dan gangguan ekonomi.

Materi Penting yang Perlu Diketahui

1. Penguatan Peran Otoritas Navigasi:

   • PP ini menegaskan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam mengatur sistem navigasi, termasuk pemasangan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi (seperti suar, rambu, dan VTS/Vessel Traffic Service).
   • Mengatur mekanisme Pandu Laut Wajib (compulsory pilotage) di area rawan seperti Selat Sunda dan Lombok.

2. Klasifikasi Wilayah Navigasi:

   • Perairan Indonesia dibagi menjadi Alur Pelayaran, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKrP), dan Perairan Wajib Pandu, dengan aturan ketat untuk kapal asing.

3. Sanksi Administratif dan Pidana:

   • Pelanggaran terhadap ketentuan navigasi (misalnya mengabaikan rambu laut atau tidak melapor ke VTS) dapat berujung pada pencabutan izin berlayar, denda, hingga tuntutan pidana jika menyebabkan kecelakaan atau kerusakan lingkungan.

4. Integrasi Teknologi:
   PP ini menjadi dasar pengembangan sistem e-navigation di Indonesia, yang diimplementasikan melalui proyek seperti Indonesia Sea Highway untuk meningkatkan efisiensi logistik maritim.

Tantangan Implementasi

• Keterbatasan Infrastruktur: Masih terdapat kesenjangan dalam jumlah sarana bantu navigasi di perairan terpencil.
• Koordinasi Lintas Lembaga: Perlu sinergi antara Kemenhub, TNI AL, Bakamla, dan pemerintah daerah untuk penegakan hukum.
• Isu Kedaulatan: Kapal asing kerap melintas di perairan Indonesia tanpa mematuhi aturan navigasi, memicu insiden pelanggaran kedaulatan (contoh: kapal China di perairan Natuna).

Regulasi Terkait

• UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan: Memperkuat kewenangan Indonesia dalam pengelolaan wilayah laut.
• PP No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran: Merevisi beberapa aspek teknis dari PP No. 5/2010.

Catatan Kritis

Meski PP No. 5/2010 progresif, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya anggaran pemeliharaan sarana navigasi dan kapasitas SDM. Pembaruan regulasi seperti Peraturan Menhub No. 89 Tahun 2021 tentang VTS telah diluncurkan untuk mengatasi tantangan ini.

Sebagai advokat, penting untuk memastikan klien (terutama pelaku usaha pelayaran) memahami kewajiban due diligence dalam kepatuhan navigasi untuk menghindari risiko hukum dan finansial.