Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PELAYARAN bertujuan melaksanakan ketentuan Pasal 5T dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini mengatur pembinaan pelayaran, angkutan di perairan, kepelabuhanan, perkapalan, dan keamanan kapal. Pelayaran dikuasai negara dan pembinaannya dilakukan oleh Menteri, meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Regulasi menetapkan definisi kunci seperti pelayaran, pelabuhan, kapal, dan angkutan laut khusus. Untuk angkutan di perairan, diatur jaringan trayek, izin usaha, dan tarif. Bagi kepelabuhanan, diatur struktur Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan, termasuk perizinan dan konsesi. Kelaiklautan kapal dan manajemen keamanan kapal diatur melalui sertifikasi dan pelaksanaan Koda (International Ship and Port Facility Security Code). Regulasi ini mencakup seluruh aspek pelayaran di Indonesia, dari perencanaan hingga pengawasan operasional.

Analisis Hukum Terkait PP No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

Konteks Historis dan Politik

PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11/2020) yang bertujuan menyederhanakan regulasi untuk meningkatkan investasi dan daya saing sektor maritim. Kebijakan ini sejalan dengan agenda Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”, dengan fokus pada efisiensi logistik, penguatan infrastruktur pelabuhan, dan peningkatan peran swasta.

Materi Krusial yang Perlu Dipahami

1. Konsesi Kepelabuhanan

   • Akar Masalah: Sebelum PP ini, pengelolaan pelabuhan sering terkendala birokrasi panjang dan dominasi BUMN (seperti Pelindo). PP No. 31/2021 memperkenalkan mekanisme konsesi untuk memberikan hak pengelolaan jasa kepelabuhanan kepada badan usaha swasta atau BUMN/BUMD melalui skema Public-Private Partnership (PPP).
   • Implikasi: Privatisasi terbatas ini bertujuan mempercepat pembangunan pelabuhan, tetapi berpotensi memicu konflik kepentingan jika tidak ada pengawasan ketat terhadap komitmen investasi dan transparansi tender.

2. Pencabutan Regulasi Lama
   PP ini mencabut sebagian pasal dalam PP No. 20/2010 (Angkutan Perairan), PP No. 61/2009 (Kepelabuhanan), PP No. 51/2002 (Perkapalan), dan PP No. 5/2010 (Kenavigasian). Tujuannya adalah harmonisasi regulasi sektor pelayaran yang sebelumnya terfragmentasi, mengurangi tumpang-tindih kewenangan, dan mempercepat proses perizinan.

3. Manajemen Keamanan Kapal
   PP ini mengadopsi International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code untuk meningkatkan standar keamanan maritim Indonesia. Hal ini kritikal mengingat Indonesia rentan terhadap ancaman seperti pembajakan kapal dan penyelundupan.

Tantangan dan Kontroversi

• Deregulasi vs. Kepentingan Publik: Skema konsesi berisiko mengurangi kontrol negara atas aset strategis pelabuhan. Contoh kasus: polemik pengelolaan Terminal Teluk Lamong oleh swasta yang dinilai kurang transparan.
• Konflik dengan Daerah: PP ini memperkuat peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pelabuhan, berpotensi berbenturan dengan otonomi daerah (misalnya, Pelabuhan Patimban vs. Pelabuhan Tanjung Priok).

Praktik Terbaik untuk Klien

• Investor Swasta: Manfaatkan insentif konsesi untuk pengembangan pelabuhan non-primer (misalnya: pelabuhan khusus tambang atau CPO), tetapi pastikan analisis risiko terkait durasi konsesi dan mekanisme kompensasi.
• Pelaku Usaha Lokal: Waspadai dominasi korporasi besar dalam tender konsesi. Gunakan jalur hukum (PTUN) jika terdapat indikasi diskriminasi dalam proses lelang.

Keterkaitan dengan Regulasi Lain

• UU No. 17/2008 tentang Pelayaran: PP No. 31/2021 menjadi aturan teknis pelaksanaannya, terutama terkait pemberdayaan badan usaha pelabuhan.
• Perpres No. 109/2020 tentang Koordinasi Investasi: Skema konsesi di PP ini harus selaras dengan peta jalan investasi nasional untuk menghindari duplikasi proyek.

Catatan Penting: PP ini adalah bagian dari transformasi struktural sektor maritim Indonesia. Meski berpotensi meningkatkan investasi, perlu pengawasan ekstra terhadap implementasi konsesi untuk mencegah praktik monopoli dan pelanggaran hak masyarakat pesisir.