Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta menetapkan: (1) Lembaga Penyiaran Swasta wajib berbentuk badan hukum Indonesia, modal awal 100% dimiliki warga negara Indonesia, dengan kepemilikan asing maksimal 20% setelah izin tetap; (2) Perizinan dilakukan melalui KPI dan Menteri dengan persyaratan administrasi, program, dan teknis; (3) Satu wilayah layanan hanya diperbolehkan 1 jasa penyiaran radio/televisi; (4) Isi siaran televisi wajib memiliki minimal 60% konten lokal, iklan maksimal 20% (termasuk 10% iklan layanan masyarakat); (5) Pembatasan kepemilikan: maksimal 1 izin radio atau 2 izin televisi di dua provinsi berbeda; (6) Pelanggaran dikenai teguran, penghentian sementara, atau pencabutan izin sesuai tingkat pelanggaran.