Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum

Peraturan Pemerintah No. 61/1999 menetapkan perguruan tinggi negeri tertentu yang memenuhi kriteria pengelolaan efisien, finansial memadai, dan akuntabilitas sebagai badan hukum nirlaba milik negara. Organisasi terdiri atas Majelis Wali Amanat (pengawas non-akademik), Senat Akademik (kebijakan akademik), dan Pimpinan (Rektor). Kekayaan awal berasal dari pemisahan kekayaan negara, wajib menyusun Rencana Strategis, serta melaporkan keuangan dan akademik tahunan kepada Menteri.