Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan mengatur tata kelola pelabuhan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah. Regulasi ini menetapkan Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang mengklasifikasikan pelabuhan menjadi pelabuhan internasional hub, internasional, nasional, regional, lokal, penyeberangan, dan khusus. Pelabuhan umum diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Badan Usaha Pelabuhan, sedangkan pelabuhan khusus dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Ketentuan ini mengatur penetapan lokasi, rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja, pembangunan, pengoperasian, pelayanan jasa, dan kerja sama dalam penyelenggaraan pelabuhan, serta menetapkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pelabuhan sesuai dengan hierarki peran dan fungsinya.