Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah mengatur penyelenggaraan pelayanan darah sebagai kegiatan non-komersial berbasis kemanusiaan. UTD dan BDRS wajib menyelenggarakan pengumpulan darah, uji saring HIV/Hepatitis/Sifilis, pelabelan, penyimpanan, penyediaan, dan distribusi sesuai standar. Pendonor darah diselenggarakan secara sukarela, memenuhi kriteria kesehatan, dan data rahasia harus dijaga. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan, pendanaan, serta pengawasan. Pelanggaran ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran, penghentian sementara, atau pencabutan izin.