Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menetapkan kerangka hukum penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum berbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dengan masa jabatan 6 (enam) tahun, dapat dipilih kembali hanya satu kali.

Kewenangan desa meliputi urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul, urusan pemerintahan kabupaten/kota yang diserahkan, tugas pembantuan dari centra, provinsi, dan kabupaten/kota, serta urusan lain yang diserahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota, alokasi dana perimbangan (minimal 10%), bantuan keuangan pemerintah, serta hibah/sumbangan. APB Desa disusun setiap tahun melalui musyawarah antara Pemerintah Desa dan BPD.

BPD berkedudukan sebagai lembaga deliberatif yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Pembentukan kelembagaan kemasyarakatan di desa diatur dalam Peraturan Desa untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

Analisis Hukum Terkait PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Konteks Historis

PP No. 72 Tahun 2005 diterbitkan sebagai pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengakui desa sebagai entitas otonom dalam sistem pemerintahan Indonesia. Regulasi ini muncul setelah era Reformasi (1998) yang mendorong desentralisasi dan penguatan partisipasi masyarakat desa. Sebelumnya, kebijakan desa di era Orde Baru (UU No. 5 Tahun 1979) cenderung seragam dan tidak menghargai keragaman adat lokal. PP ini menjadi tonggak penting dalam mengembalikan hak asal-usul desa (self-governing community) setelah puluhan tahun terkooptasi oleh sentralisasi kekuasaan.

Poin Kunci PP No. 72/2005

1. Pengakuan Dualisme Desa
   PP ini membedakan Desa (berbasis administratif) dan Desa Adat (berbasis hukum adat), meski pengaturannya masih terbatas.

   • Desa Adat diakui jika memenuhi syarat: memiliki wilayah, pranata adat, dan masyarakat yang hidup berdasarkan hukum adat.

2. Struktur Pemerintahan Desa

   • Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat.
   • Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai lembaga legislatif desa.
   • Kewenangan desa mencakup urusan lokal skala desa, seperti pembangunan infrastruktur dasar.

3. Keuangan Desa
   Sumber pendapatan desa berasal dari APBD kabupaten/kota, bagi hasil pajak, dan pendapatan asli desa (misalnya BUMDes). Namun, alokasinya masih terbatas dibandingkan era UU Desa 2014.

Alasan Pencabutan

PP No. 72/2005 tidak berlaku sejak diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merevolusi tata kelola desa dengan:

1. Penguatan Keuangan Desa: Dana Desa dialokasikan langsung dari APBN, meningkatkan kapasitas pembangunan.
2. Pengakuan Hak Asal-Usul: Desa Adat diberikan kewenangan lebih luas, termasuk pengelolaan sumber daya alam adat.
3. Partisipasi Masyarakat: Mekanisme musyawarah desa (musdes) dan transparansi anggaran diperkuat.

Implikasi Hukum Saat Ini

• PP No. 72/2005 tetap relevan sebagai referensi historis untuk memahami evolusi kebijakan desa.
• Dokumen ini dapat menjadi acuan dalam sengketa warisan pengelolaan aset desa atau batas wilayah yang terjadi sebelum 2014.
• Desa Adat yang belum beralih status ke UU No. 6/2014 mungkin masih merujuk PP ini, meski secara hukum sudah tidak berlaku.

Fakta Unik yang Perlu Diketahui

1. Transisi Politik: PP No. 72/2005 lahir di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai bagian dari komitmen demokratisasi melalui desentralisasi.
2. Kritik: PP ini dianggap belum cukup memberi kewenangan fiskal dan politik kepada desa, sehingga memicu dorongan lahirnya UU Desa 2014.
3. Dampak Langsung: Regulasi ini menjadi dasar pertama yang mengizinkan desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), meski implementasinya masif setelah 2014.

Rekomendasi untuk Klien:
Jika kasus terkait desa merujuk periode 2005–2014, PP No. 72/2005 wajib dikaji. Namun, untuk kasus terkini, pastikan merujuk UU No. 6/2014 beserta turunannya (PP No. 43/2014, PP No. 47/2015, dll.). Perhatikan juga Putusan MK yang memperkuat hak Desa Adat (misalnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012).