Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

Perubahan Pasal 13 PP No. 55/2014 mengatur hak honorarium bagi Hakim Agung untuk penanganan perkara di Mahkamah Agung dan tugas kedinasan lain, sedangkan Hakim Konstitusi berhak atas honorarium untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur/bupati/walikota (hingga terbentuk badan peradilan khusus), pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilu termasuk tugas kedinasan lain. Pasal 13A dihapus, ketentuan pelaksanaan honorarium diatur melalui Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.