Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 menetapkan pembagian wewenang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Presiden berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS Pusat di jabatan struktural eselon I dan fungsional jenjang utama, serta menetapkan kenaikan pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) ke atas. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (PPKP) berwenang untuk PNS Pusat eselon II ke bawah, termasuk kenaikan pangkat jenjang tersebut. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD) Provinsi/Kabupaten/Kota berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS Daerah, termasuk pengangkatan Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan pemindahan antarinstansi dan kenaikan pangkat anumerta/pengabdian.