Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah

Undang-undang ini mengatur pembentukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai lembaga pembiayaan khusus untuk proyek pembangunan daerah sesuai Pembangunan Nasional Semesta Berencana. BPD didirikan dengan modal minimal Rp20.000.000, terdiri saham prioritas (pemerintah daerah) dan saham biasa (swasta). BPD dilarang menjalankan fungsi bank umum, tidak menerima giro, dan hanya memberikan pinjaman untuk investasi proyek pembangunan daerah. Pengelolaan BPD di bawah Direksi di bawah pengawasan Badan Pengawas yang diangkat Kepala Daerah, beroperasi terbatas di wilayah daerah tempat berdiri.