Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai mengenakan tarif Rp1.000 untuk dokumen berupa perjanjian, akta notaris, surat bank/rekening berjumlah di atas Rp1.000.000, serta surat berharga nominal di atas Rp1.000.000. Tarif Rp500 berlaku untuk nilai nominal Rp100.000–Rp1.000.000; di bawah Rp100.000 tidak terkena Bea Meterai. Pengecualian meliputi ijazah, kuitansi gaji/pensiun, kuitansi pajak, surat gadai Pegadaian, dan dokumen transportasi (konosemen, surat angkutan). Pelunasan dilakukan dengan meterai tempel/kertas atau metode resmi. Dokumen tidak diberi meterai dikenai denda 200% dan dianggap tidak berlaku. Pemalsuan meterai dikenai pidana penjara maksimal 7 tahun.

Analisis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

1. Konteks Historis
UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai menggantikan peraturan kolonial Belanda, yaitu Regeling van het Recht der Zegels (Stbl. 1921 No. 498). Sebagai negara merdeka, Indonesia perlu menasionalisasi sistem hukum, termasuk bidang perpajakan dan penerimaan negara. Bea Materai merupakan instrumen fiskal untuk mengatur pengenaan pajak atas dokumen hukum dan transaksi tertentu, yang sebelumnya diatur dengan perspektif kolonial.

2. Tujuan Pengaturan

• Harmonisasi Sistem Pajak: UU ini disusun untuk menyederhanakan dan memodernisasi aturan Bea Materai yang sebelumnya bersifat kaku dan kurang sesuai dengan kebutuhan ekonomi Indonesia modern.
• Optimalisasi Penerimaan Negara: Bea Materai bertujuan meningkatkan kontribusi penerimaan negara non-pajak (PNBP) melalui tarif yang terjangkau namun efektif.
• Kepastian Hukum: Memberikan dasar hukum nasional yang jelas untuk transaksi dokumen seperti perjanjian, akta notaris, surat berharga, dan dokumen publik lainnya.

3. Inovasi dalam UU No. 13/1985

• Sistem Tarif Tetap: UU ini mengenalkan tarif tetap (flat rate) sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000, menggantikan sistem tarif ad valorem (berdasarkan nilai dokumen) yang berlaku sebelumnya.
• Simplifikasi Objek Bea Materai: Dokumen yang dikenakan Bea Materai dibatasi pada dokumen dengan nilai hukum tertentu, mengurangi kompleksitas administrasi.

4. Perubahan Signifikan Pasca 1985

• Reformasi 2020: UU No. 13/1985 dicabut dan digantikan oleh UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dengan beberapa perubahan mendasar:
  • Kenaikan tarif dari Rp 6.000 menjadi Rp 10.000.
  • Penyesuaian terhadap dokumen elektronik (digital) sebagai objek Bea Materai.
  • Penyederhanaan mekanisme pemeteraian melalui sistem elektronik.

5. Alasan Pencabutan UU No. 13/1985

• Digitalisasi Transaksi: Perkembangan teknologi mengharuskan pengakuan dokumen elektronik sebagai objek Bea Materai.
• Efisiensi Administrasi: Sistem manual pemeteraian fisik dianggap tidak lagi efektif dalam transaksi modern.
• Penyesuaian Nilai: Tarif 1985 dinilai tidak lagi relevan dengan nilai ekonomi setelah 35 tahun.

6. Dokumen Krusial yang Dikenakan Bea Materai

• Contoh Objek: Perjanjian jual beli, akta notaris, kwitansi bernilai di atas Rp 5 juta (pada era 1985), surat berharga, dokumen pengadilan.

7. Signifikansi dalam Kebijakan Fiskal
UU ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat basis penerimaan negara di luar sektor pajak konvensional. Bea Materai menjadi instrumen strategis untuk mengikat validitas dokumen hukum dengan kontribusi fiskal, sekaligus mencegah praktik penghindaran transaksi resmi.

Catatan Penting:

• Meski sudah dicabut, UU No. 13/1985 menjadi fondasi transformasi sistem Bea Materai Indonesia dari era kolonial ke modern.
• Revisi 2020 menunjukkan adaptasi hukum terhadap perkembangan ekonomi digital dan kebutuhan transparansi fiskal.

Sebagai ahli hukum, penting untuk memahami bahwa meskipun UU ini sudah tidak berlaku, prinsip-prinsip dasarnya tetap relevan dalam menganalisis evolusi kebijakan PNBP di Indonesia.