Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian

Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian menetapkan perkeretaapian sebagai moda transportasi nasional yang dikelola oleh negara, dengan Pemerintah sebagai pembina dan badan penyelenggara (BUMN) sebagai pelaksana operasional. Penyelenggaraan berdasarkan asas manfaat, adil, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, dan percaya pada diri sendiri. Pemerintah menyediakan dan merawat prasarana kereta api, sedangkan badan penyelenggara menyediakan sarana, mengelola angkutan, dan bertanggung jawab atas kerugian pengguna jasa. Dilarang membangun, menempatkan barang, atau mengganggu keselamatan di jalur kereta api. Pelanggaran dihukum pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp3.000.000 dan wajib membayar ganti rugi.