Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan menetapkan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh negara melalui Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan bagi koperasi/swasta diperbolehkan untuk usaha penyediaan tenaga listrik peruntukan umum atau sendiri (dengan batasan kapasitas), kecuali usaha sendiri skalakerjaa tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan usaha wajib memenuhi standar layanan, keselamatan, dan memenuhi kewajiban ganti rugi atas penggunaan lahan sesuai ketentuan. Pelanggaran penyediaan tenaga listrik tanpa izin diancam pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda Rp50.000.000, dengan pencabutan izin usaha sebagai sanksi tambahan.