Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur sistem kepemilikan satuan rumah susun yang meliputi hak milik perseorangan atas satuan hunian sekaligus hak bersama atas bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama. Pembangunan wajib memenuhi persyaratan teknis, mendapat izin kelayakan dari Pemerintah Daerah, dan membentuk perhimpunan penghuni sebagai badan hukum untuk pengelolaan. Pembiayaan dapat menggunakan hipotik (untuk tanah hak milik/hak guna bangunan) atau fidusia (untuk hak pakai tanah Negara). Pelanggaran ketentuan Pasal 6, Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1) diancam pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp100.000.000,-.