Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Regulasi ini memperberat sanksi pidana kekerasan seksual terhadap anak, dengan memberlakukan pidana mati atau seumur hidup bagi kasus yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, kematian, luka berat, atau gangguan fungsi reproduksi. Sanksi tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi diwajibkan setelah pidana pokok dilaksanakan, diawasi oleh kementerian terkait, dan berlaku bagi pelaku yang pernah dihukum sebelumnya atau dalam hubungan keluarga/pekerjaan.

Analisis Mendalam Terhadap UU No. 17 Tahun 2016
Berikut konteks historis dan informasi tambahan terkait UU ini yang perlu diketahui:

Latar Belakang Sosial-Politik

1. Maraknya Kasus Kekerasan Seksual pada Anak

   • UU ini lahir sebagai respons atas lonjakan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, seperti kasus sodomi di Jakarta International School (2014) dan perkosaan berkelompok di Bengkulu (2016). Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat 3.332 kasus kekerasan seksual pada anak pada 2015, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya.
   • Tekanan publik dan media mendesak pemerintah bertindak cepat, sehingga Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2016 sebagai dasar darurat hukum.

2. Urgensi Pengesahan Perppu Menjadi UU

   • Perppu hanya berlaku sementara dan harus disahkan DPR dalam waktu tertentu. UU No. 17/2016 menjadi pengesahan resmi Perppu tersebut, menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi anak.

Perubahan Krusial dalam UU No. 17/2016

1. Sanksi Pidana yang Lebih Berat

   • Hukuman maksimal diperberat: Pelaku kekerasan seksual pada anak bisa dihukum penjara 20 tahun hingga seumur hidup, bahkan hukuman mati untuk kasus tertentu (misal, korban meninggal atau pelaku berulang).
   • Tindakan tambahan:
     • Kebiri kimia (Pasal 81A) untuk mencegah residivis.
     • Pemasangan alat pendeteksi elektronik (Pasal 82A) sebagai upaya pencegahan.

2. Perlindungan Korban yang Holistik

   • Korban berhak mendapat rehabilitasi medis, psikologis, dan pemulangan sosial (Pasal 59A).
   • Restitusi wajib dari pelaku untuk biaya pemulihan korban (Pasal 71D).

Kontroversi dan Tantangan Implementasi

1. Debat Etis tentang Kebiri Kimia

   • Kebijakan kebiri kimia menuai pro-kontra. Kelompok HAM seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta menilai hal ini bertentangan dengan hak asasi pelaku, sementara masyarakat umum mendukungnya sebagai efek jera.

2. Keterbatasan Infrastruktur

   • Implementasi alat pendeteksi elektronik dan kebiri kimia terhambat fasilitas yang belum memadai di banyak daerah.

3. Perlindungan Saksi dan Korban

   • Meski UU ini memperkuat sanksi, perlindungan saksi dan korban masih bergantung pada UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang belum optimal diimplementasikan.

Keterkaitan dengan Regulasi Lain

1. UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak

   • UU No. 17/2016 merupakan perubahan kedua dari UU No. 23/2002 yang sebelumnya diubah oleh UU No. 35/2014.

2. UU TPKS (UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

   • UU TPKS memperluas lingkup perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk anak, dengan mekanisme yang lebih sistematis (misal, Pemulihan Berbasis Korban).

Catatan Penting

• Putusan MK Tahun 2017: Mahkamah Konstitusi menolak uji materiil Pasal 81A (kebiri kimia) dengan pertimbangan bahwa kebiri kimia tidak melanggar hak asasi pelaku secara konstitusional.
• Statistik Pasca-UU: Menurut KPAI, pada 2020, kasus kekerasan seksual pada anak turun 18% dibanding 2016, menunjukkan dampak positif UU ini.

Rekomendasi untuk Klien:

• Pastikan pemahaman holistik terhadap UU ini, termasuk aspek rehabilitasi korban dan kewajiban restitusi.
• Waspadai potensi konflik hukum jika alat bukti elektronik (seperti rekaman CCTV atau pesan digital) tidak dikelola sesuai UU ITE.
• Advokasi korban harus melibatkan psikolog/ahli trauma untuk memenuhi hak pemulihan berdasarkan UU.