Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 menetapkan Peradilan Negara Republik Indonesia sebagai alat Revolusi berdasar Pancasila, menjalankan fungsi Pengayoman dengan prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sederhana, murah, dan cepat. Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi. Peradilan dilakukan oleh tiga hakim, menjamin prinsip presumpsi tidak bersalah dan hak bantuan hukum sejak penahanan. Presiden berhak campur tangan dalam perkara untuk kepentingan revolusi, kehormatan negara, atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak.