Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia. Desapraja didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah tertentu, berhak mengurus rumah tangga sendiri, memilih penguasanya, dan memiliki harta benda sendiri. Peraturan ini mencabut seluruh peraturan kedesaan kolonial dan peraturan terkait, mengatur susunan alat kelengkapan Desapraja meliputi Kepala Desapraja, Badan Musyawarah, Pamong, Panitera, Petugas, dan Badan Pertimbangan. Desapraja berhak mengurus rumah tangga daerahnya sesuai kepentingan umum dengan pengawasan Pemerintah Daerah tingkat II, serta disiapkan untuk peningkatan menjadi Daerah Tingkat III.