Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara (BTN) menetapkan BTN sebagai badan hukum milik negara untuk menghimpun tabungan masyarakat guna mendukung perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional. Modal BTN sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. BTN dipimpin Direksi terdiri atas Direktur Utama dan 2–4 Direktur diangkat pemerintah, diawasi Dewan Pengawas dan Bank Indonesia. Tugas utama: mengelola dana masyarakat (terutama tabungan), melakukan investasi dalam surat berharga aman, memberikan kredit sesuai bimbingan Bank Indonesia, serta mendistribusikan laba sesuai ketentuan (20% cadangan umum, 20% cadangan tujuan, 7,5% tunjangan pegawai, dll.). Larangan keterkaitan keluarga dan rangkap jabatan bagi Direksi serta sanksi pidana untuk pelanggaran kerahasiaan diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 24.