Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 mengenai pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Selatan, dan Timur sebagai undang-undang yang berlaku. Pasal 1 menetapkan pemisahan wilayah Barito, Kapuas, dan Kotawaringin dari Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan untuk membentuk Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, dengan ibukota Palangkaraya (sementara berkedudukan di Banjarmasin). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beranggotakan 17 orang, Dewan Pemerintah 3–5 orang, dan dalam masa transisi pemerintahan dijalankan oleh petugas Pemerintah Pusat. Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Bab II–IV, kecuali Pasal 89) berlaku mutatis mutandis bagi Kalimantan Tengah. Undang-undang ini berlaku sejak diundangkan.