Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 mengatur pendaftaran merek di Kantor Milik Perindustrian berdasarkan pemakaian pertama di Indonesia. Merek harus memiliki daya beda dan tidak termasuk larangan Pasal 5 (umum, tidak sopan, tidak berdaya beda, atau identik dengan merek lain). Hak pendaftaran berlaku 10 tahun sejak tanggal pendaftaran (dapat diperpanjang), berakhir apabila tidak dipakai lebih dari 3 tahun, atau ditolak melalui proses hukum. Perlawanan terhadap pendaftaran dapat diajukan dalam 9 bulan sejak pengumuman, sedangkan upaya hukum atas penolakan dilakukan dalam 3 bulan setelah pemberitahuan.

Analisis UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Berikut konteks historis dan informasi tambahan yang relevan terkait UU ini:

1. Konteks Politik-Ekonomi Era 1960-an

• UU ini lahir di bawah pemerintahan Presiden Sukarno (1959–1966) pada masa Demokrasi Terpimpin, yang ditandai dengan nasionalisasi aset asing dan fokus pada ekonomi nasional.
• Tujuan utama UU ini adalah melindungi usaha lokal dari dominasi asing pasca-kemerdekaan, sejalan dengan semangat anti-imperialisme dan penguatan ekonomi domestik.
• Pada masa itu, Indonesia sedang membangun identitas hukum nasional pasca-kolonial, menggantikan warisan hukum Belanda (seperti Reglement Industriele Eigendom 1912).

2. Pembagian Jenis Merek

UU ini membedakan Merek Perusahaan (identitas produsen) dan Merek Perniagaan (identitas produk/jasa). Perbedaan ini mencerminkan kebutuhan untuk:

• Mencegah peniruan oleh pesaing, baik lokal maupun asing.
• Memisahkan perlindungan antara entitas bisnis (badan usaha) dan komoditas yang diperdagangkan.

3. Ciri Khas dan Keterbatasan

• Sederhana dan Singkat: Hanya 8 halaman, dengan fokus pada pendaftaran merek, sanksi pelanggaran, dan prosedur administratif. Tidak mengatur sistem Lisensi atau Merek Internasional.
• Tidak Ada Perlindungan Jangka Panjang: Masa berlaku merek tidak diatur secara spesifik, berbeda dengan UU modern yang memberi perlindungan 10 tahun (seperti UU No. 20 Tahun 2016).
• Sentralisasi Kewenangan: Pendaftaran dan sengketa merek diatur secara terpusat oleh pemerintah, mencerminkan sistem birokrasi era Sukarno yang hierarkis.

4. Penggantian oleh UU No. 19 Tahun 1992

UU ini dicabut dan digantikan oleh UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek karena:

• Perubahan paradigma ekonomi dari tertutup (nasionalis) ke terbuka pasca-Reformasi.
• Kebutuhan harmonisasi dengan TRIPS Agreement (WTO) dan konvensi internasional seperti Paris Convention yang diratifikasi Indonesia pada 1950.
• UU 1992 memperkenalkan perlindungan merek layanan (service mark) dan pengadilan khusus HKI.

5. Signifikansi Historis

• Pondasi Hukum HKI Indonesia: UU ini menjadi aturan merek pertama yang sepenuhnya dibuat oleh pemerintah Indonesia, lepas dari warisan kolonial.
• Refleksi Kebijakan Proteksionis: Larangan pendaftaran merek asing yang "merugikan perekonomian nasional" (Pasal 5) menunjukkan upaya membatasi dominasi asing.

Catatan Penting

• Status "Tidak Berlaku": UU ini telah kehilangan kekuatan hukum sejak diberlakukannya UU No. 19 Tahun 1992, yang kemudian direvisi oleh UU No. 15 Tahun 2001 dan UU No. 20 Tahun 2016.
• Arsip Historis: Meski tidak berlaku, UU ini menjadi bukti evolusi sistem HKI Indonesia dari nasionalisme ekonomi menuju integrasi dengan standar global.

Semoga analisis ini memberikan perspektif mendalam terkait latar belakang dan dinamika UU No. 21 Tahun 1961.