Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran menetapkan bahwa pelayaran adalah segala kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan, dan keamanan pelayaran. Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah. Kapal Indonesia wajib berkibar bendera Indonesia dan diwajibkan memiliki surat tanda pendaftaran serta surat tanda kebangsaan. Pelayaran nasional adalah tanggung jawab yang harus diprioritaskan demi penunjang pembangunan nasional dan memperkuat ketahanan nasional. Keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan, pengaturan alur pelayaran, pelabuhan umum dan khusus, serta tata cara pengangkutan rakyat dan perintis diatur secara terpadu. Persyaratan kelaiklautan kapal, kualifikasi awak kapal, serta tanggung jawab atas kecelakaan dan pencemaran ditetapkan secara tegas. Dilarang merusak sarana bantu navigasi atau melanggar peraturan keselamatan di perairan Indonesia. Pelanggaran berupa kerusakan sarana navigasi dikenai pidana hingga 20 tahun penjara.