Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan mencabut Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951, menetapkan mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan melalui tahapan wajib: perundingan langsung antara serikat buruh dan majikan sebagai langkah pertama. Jika tidak mencapai kesepakatan, pihak terkait dapat mengajukan permohonan perantaraan ke Pegawai Kementerian Perburuhan atau Panitia Daerah (berstruktur tripartit: pemerintah, buruh, majikan). Panitia Daerah berhak memberikan putusan anjuran atau mengikat, yang dapat diajukan banding ke Panitia Pusat dalam jangka waktu 14 hari. Putusan mengikat yang tidak diajukan banding atau ditinggalkan dapat dieksekusi melalui Pengadilan Negeri. Pelanggaran ketentuan atau putusan dikenai hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp10.000.