Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran mengatur penyelenggaraan penyiaran Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan standar konten. Wajib menyajikan minimal 70% konten produksi dalam negeri untuk siaran radio/televisi, melarang konten mengandung kekerasan, pornografi, penghasutan, pelanggaran Pancasila, atau mengganggu persatuan. Lembaga penyiaran swasta wajib berbadan hukum Indonesia 100% modal, tanpa kepemilikan asing atau konsentrasi kepemilikan. Pelanggaran dikenai sanksi administratif (pencabutan izin) atau pidana maksimal 7 tahun dan denda Rp700 juta.