Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara mengatur penerbitan dan pengelolaan Surat Utang Negara (SUN) oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kekurangan kas jangka pendek, dan pengelolaan portofolio utang. SUN diterbitkan dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (maksimal 12 bulan, diskonto) dan Obligasi Negara (lebih dari 12 bulan, kupon/diskonto). Penerbitan memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan batas nilai bersih maksimal per tahun dan konsultasi dengan Bank Indonesia. Pengelolaan dilakukan oleh Menteri Keuangan meliputi lelang, pembelian kembali, pelunasan, serta pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder. Bank Indonesia bertanggung jawab atas administrasi kegiatan penatausahaan SUN. Pelanggaran pemalsuan SUN atau penerbitan tanpa izin dikenai pidana penjara 5–20 tahun dan denda Rp10–40 miliar.